BERKABAR.CO.ID – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Barat mendesak pemerintah pusat untuk segera mengoreksi skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai tidak adil bagi daerah penghasil, khususnya Kalbar.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-34 DPRD Kalbar, Kamis 4 September 2025. Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menegaskan bahwa ketimpangan DBH telah lama menjadi persoalan serius bagi Kalbar, yang selama ini menyumbang banyak komoditas strategis nasional.
“Sejak lama Fraksi PAN sudah mengingatkan soal ketimpangan DBH ini. Kalimantan Barat menyumbang bauksit, emas, karet, rotan, hingga sawit. Namun porsi DBH yang diterima justru kecil dan semakin menurun. Padahal DBH merupakan sumber penting untuk pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat,” tegas Zulfydar.
Baca Juga : Gara Gara Ini, PAN Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
Berdasarkan data, realisasi DBH pertambangan (minerba) untuk Kalbar pada 2024 tercatat sebesar Rp66,02 miliar. Namun pada triwulan I 2025, angkanya menurun drastis menjadi Rp32,8 miliar. Penurunan serupa juga dialami DBH Sawit.
Meski Kalbar menjadi salah satu produsen utama sawit di Indonesia, bagian yang diterima daerah hanya sekitar 4 persen. Pada 2024, realisasi DBH Sawit yang masuk ke Kalbar tercatat Rp276,03 miliar, angka yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi fiskal komoditas tersebut.
“Kalbar sudah lama menjadi penyumbang devisa negara. Kami menuntut agar DBH dibesarkan kembali atau diberikan kelonggaran khusus,” tambah Zulfydar.
Baca Juga : NasDem Resmi NonAktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI, Gara-Gara Ucapan Kontroversial
Ia juga menekankan perlunya diskresi dari Presiden agar pencatatan DBH dilakukan sejak dari daerah penghasil, bukan dari pelabuhan ekspor.
“Harus ada keberpihakan pemerintah pusat. Jika tidak, daerah penghasil akan terus dirugikan,” katanya.
Selain menyoroti DBH, Fraksi PAN juga mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak menutup defisit anggaran dengan menaikkan atau menambah jenis pajak baru yang justru akan membebani masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Hadiahi Polisi Korban Ricuh Demo dengan Kenaikan Pangkat dan Penghargaan Khusus
“Sudah saatnya pemerintah pusat memperlakukan daerah penghasil dengan adil dalam pembagian DBH. Jangan sampai masyarakat Kalbar hanya menjadi penonton dari hasil bumi yang mereka miliki,” tutup Zulfydar. *** REH
