BERKABAR.CO.ID – Pemprov Kalbar meluncurkan program Aksi Kolaborasi Akta Pencatatan Sipil untuk Semua (AKASIA) 2025 sebagai upaya mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah pelosok.
Peluncuran program ini ditandai dengan kegiatan Fasilitasi Pencatatan Sipil yang digelar di Aula Garuda, Kantor Pelayanan Terpadu, Kompleks Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (28/8/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, yang mewakili Gubernur, menegaskan bahwa dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara. Ia menilai, akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), hingga akta perkawinan bukan sekadar urusan administratif, melainkan simbol pengakuan negara terhadap warganya.
“Program AKASIA hadir agar tidak ada lagi masyarakat Kalbar, baik di kota maupun di pelosok, yang terhambat dalam mengakses layanan publik hanya karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Identitas resmi ini adalah pintu masuk untuk sekolah, berobat, hingga menerima bantuan sosial,” kata Harisson.
Baca juga: Ketergantungan Fiskal Daerah Kalbar Tahun 2025 Capai 76 Persen
Ia menambahkan, ketersediaan data kependudukan yang valid juga sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan.
“Jika data tidak akurat, maka penyaluran bantuan sosial atau kebijakan publik tidak akan tepat sasaran. Karena itu, AKASIA menjadi momentum percepatan penuntasan kepemilikan dokumen kependudukan di Kalbar,” tegasnya.
Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal. Dengan dukungan banyak pihak, AKASIA diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dengan akses terbatas.
Baca juga: Eks PPK Balai Perumahan Kalbar Terseret Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang Rp2,3 Miliar
Kegiatan peluncuran turut diramaikan dengan layanan pencatatan sipil di lokasi, seperti perekaman KTP elektronik, penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, hingga layanan konsultasi administrasi kependudukan. Masyarakat yang hadir pun antusias memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Ini bukti nyata bahwa pemerintah ingin hadir lebih dekat, cepat, dan inklusif. Melalui AKASIA, tidak boleh ada lagi warga Kalbar yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen kependudukan,” tutupnya. (Reh)
