BERKABAR.CO.ID – Tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Kalimantan Barat (Kalbar) masih rendah. Data menunjukkan ketergantungan fiskal pada 2025 mencapai 76,36 persen, di mana sebagian besar belanja daerah masih disokong transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini sejalan dengan gambaran nasional yang dipaparkan dalam rapat bersama DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/8/2025). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan kemandirian fiskal semestinya menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.
“Namun kenyataannya, sebagian besar APBD di daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Jika PAD tidak mampu mencukupi belanja daerah, maka pembangunan dan pelayanan publik akan sangat terbatas,” katanya.
Baca juga: Eks PPK Balai Perumahan Kalbar Terseret Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang Rp2,3 Miliar
Aria Bima menyebut, dari 548 daerah otonom, hanya 4,76 persen yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Sisanya berada di kategori sedang dan lemah. Situasi ini dinilai menjadi penghambat otonomi sejati, karena daerah belum bisa membiayai pembangunan secara mandiri.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, merinci kondisi fiskal di Indonesia. Dari 38 provinsi, hanya 11 yang masuk kategori fiskal kuat. Di tingkat kabupaten, hanya 4 dari 415 kabupaten yang kuat, sementara 407 lainnya masih lemah. Sedangkan di tingkat kota, 11 kota tercatat memiliki fiskal tinggi, 12 kota sedang, dan mayoritas lainnya lemah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan bahwa kondisi fiskal di Kalbar memang masih didominasi dana transfer pusat.
“Secara umum tingkat ketergantungan fiskal kabupaten/kota di Kalbar pada tahun 2025 sebesar 76,36 persen, di mana dana tersebut bersumber dari transfer pusat,” jelasnya.
Baca juga: Kalbar Percepat Perbaikan Jalan Rusak Berat dengan Anggaran Rp475 Miliar
Meski demikian, berdasarkan kajian fiskal regional 2024, secara konsolidasi Kalbar dinilai telah mencapai tingkat kemandirian fiskal yang optimal.
“Sekali lagi saya berikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah mampu menjalankan tugas dengan baik terhadap pengelolaan keuangan APBD, meskipun masih ada beberapa kabupaten/kota yang sangat bergantung pada transfer pusat,” tambahnya.
Tingginya ketergantungan ini mendorong perlunya inovasi untuk memperkuat PAD. Sejumlah ekonom menilai, Kalbar dapat memaksimalkan potensi perdagangan lintas batas, pengelolaan sumber daya alam, hingga pariwisata berbasis budaya dan ekologi. Dengan begitu, daerah tidak hanya bergantung pada pusat dalam membiayai pembangunan. (Reh)
