BERKABAR.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar, menilai keresahan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi “Kalbar Bergerak” tidak lepas dari isu disparitas penghasilan anggota DPR RI.
Menurutnya, kabar soal gaji Rp50 juta yang diterima wakil rakyat di Senayan menjadi salah satu pemicu emosi massa di daerah.
“Kalau kita lihat, mereka aksi ini kan terlihat dari nasional juga. Gajian Rp50 juta untuk DPR itu yang sebenarnya menjadi inti tuntutan mereka. Ini juga yang memicu emosi beberapa massa di daerah,” ujar Zulfydar, Rabu 27 Agustus 2025.
Baca Juga : DPRD Kalbar Tak Menolak Aspirasi Mahasiswa, Janji Sampaikan ke Pusat
Ia menegaskan, DPRD Provinsi Kalbar tidak memiliki kewenangan terkait besaran gaji DPR RI. Namun, aspirasi yang disuarakan mahasiswa tetap akan diterima dan disalurkan ke pemerintah pusat.
“Kami sebagai anggota DPRD tidak ada pengaruhnya. Tidak ada kenaikan, tidak ada perubahan di DPRD provinsi. Tapi aspirasi ini tentu kami akan sampaikan, karena itu bagian dari koreksi masyarakat,” katanya.
Zulfydar menambahkan, aksi mahasiswa merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, DPRD tidak boleh menolak suara publik, melainkan mendengar dan menyalurkannya.
Baca Juga : Aksi di DPRD Kalbar Berujung Ricuh, Polisi Akan Tindak Tegas 14 Orang Yang Diamankan
“Apapun yang disampaikan masyarakat tidak boleh kami tolak. Itu bagian dari kontrol sosial yang harus diterima,” tegasnya. *** REH
