BERKABAR.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan mempermudah proses perizinan usaha, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Pj. Gubernur Kalbar Harisson menekankan, percepatan proses perizinan penting untuk mendukung program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, terutama dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya sudah melihat langsung bagaimana prosesnya di Kota Singkawang, dan saya yakin bisa dipercepat. Ini sejalan dengan program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Harisson, Kamis (16/1).
Di tempat tersebut, Ketua Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Neger (BSKDN) Kemendagri Wilayah Kalbar, Zahrul Islami, turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam menyederhanakan proses perizinan.
“Singkawang telah menunjukkan progres yang sangat baik dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan upaya integrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission). Ini adalah langkah yang sangat penting untuk mempercepat proses perizinan,” kata Zahrul.
Lebih lanjut, Zahrul juga menyampaikan bahwa timnya akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, khususnya dalam bidang perizinan.
Harapannya, dengan adanya kemudahan dalam mengurus perizinan, semakin banyak pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kalimantan Barat, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sam)
