BERKABAR.CO.ID – Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Syarif Melvin menggelar diskusi bersama civitas akademika Program Studi Kelautan Politeknik Negeri Pontianak di Cafe 5 CM Universitas Tanjungpura, Rabu 8 Oktober 2025 kemarin.
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan aktual di sektor kelautan dan perikanan, khususnya yang berdampak pada dunia pendidikan vokasi serta nelayan lokal di Kalimantan Barat.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah persoalan strategis mengemuka, di antaranya, Fasilitas penunjang penelitian prodi kelautan yang masih minim.
Para dosen dan mahasiswa menyampaikan keterbatasan sarana penelitian menjadi hambatan serius dalam pengembangan inovasi dan praktik lapangan yang mendukung industri kelautan daerah.
Baca juga: Sultan Melvin Ajak Mahasiswa Kawal Demokrasi dan Nilai Kebangsaan
Masalah perizinan kapal latih untuk praktik mahasiswa.
Kapal latih milik Politeknik Negeri Pontianak disebut belum bisa beroperasi optimal karena terkendala aturan perizinan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Persyaratan administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses izin.
Padahal kapal tersebut digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Migrasi perizinan daerah ke perizinan pusat
Sesuai Permen KKP No. 19 Tahun 2021, kewenangan penerbitan izin usaha perikanan berpindah dari daerah ke pusat.
Akibatnya, kapal-kapal nelayan, termasuk kapal pancing, tidak diperbolehkan beroperasi di atas 12 mil laut jika izin mereka belum dimigrasi ke sistem pusat (OSS-RBA).
Dalam forum ini, Syarif Melvin menilai perlu adanya evaluasi dan pencabutan sebagian aturan yang memberatkan nelayan.
Baca juga: Syarif Melvin Ajak Mahasiswa Rawat Kerukunan Daerah
Dia mengungkapkan terutama yang berkaitan dengan transisi perizinan, minimnya subsidi pakan untuk pembudidaya ikan air tawar.
Para peserta juga menyoroti turunnya daya saing petani ikan akibat mahalnya pakan dan terbatasnya bantuan pemerintah.
Kondisi ini membuat banyak pelaku budidaya gulung tikar dan mengancam ketahanan pangan berbasis perikanan di daerah.
Syarif Melvin menegaskan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi ini ke tingkat pusat.
Baca juga: Anggota DPD RI Syarif Melvin Serap Aspirasi Milenial Singkawang
Khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kita ingin aturan-aturan teknis yang dibuat pemerintah pusat tidak justru mematikan semangat nelayan, pelaku usaha kecil, maupun lembaga pendidikan yang sedang berjuang mencetak tenaga ahli kelautan,” ucapnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan harapan agar sinergi antara dunia pendidikan, pelaku usaha dan pemerintah dapat diperkuat.
Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola kelautan yang adil dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.(Zul)
