BERKABAR.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa hingga Juli 2025, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sudah mencapai 538 megawatt peak (MWp) yang tersebar pada 10.882 pelanggan PLN di seluruh Indonesia.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menyampaikan bahwa pemerintah optimistis target 1 gigawatt (GW) PLTS atap bisa tercapai pada akhir tahun 2025.
“Harapan kami tahun ini PLTS atap bisa mencapai 1 GW, di luar PLTS skala lain,” ujarnya.
Baca Juga : Petugas Yantek PLN di Desa Sepuk Laut Kubu Raya Diduga Curi Arus Listrik
Target 2 GW PLTS Atap pada 2028
Feby menjelaskan, target kapasitas PLTS atap hingga 2028 ditetapkan sebesar 2 GW, dengan sebaran wilayah:
- Jawa, Madura, Bali (Jamali): 1.850 MW
- Kalimantan: 104 MW
- Sumatera: 95 MW
- Sulawesi: 17 MW
- Maluku, Papua, Nusa Tenggara (Mapana): 7 MW
Sementara itu, untuk PLTS skala besar, pemerintah menargetkan kapasitas 17 GW pada 2034, termasuk PLTS terapung dan darat.
Baca Juga : Petugas Yantek PLN di Desa Sepuk Laut Kubu Raya Diduga Curi Arus Listrik
Proyek PLTS Terapung Mulai Jalan
Potensi energi surya di Indonesia disebut sangat besar. Feby menyebutkan, potensi PLTS terapung mencapai 89,37 GW di 293 lokasi, terdiri dari 14,7 GW di 257 bendungan Kementerian PUPR, dan 74,67 GW di 36 danau.
Beberapa proyek PLTS skala besar saat ini sudah menunjukkan progres signifikan. Di antaranya:
- PLTS Terapung Saguling, Singkarak, Karangkates → tahap pra-konstruksi, total kapasitas 210 MW.
- PLTS Terapung Cirata, Jawa Barat → sudah beroperasi dengan kapasitas 145 MW.
Selain itu, pemerintah juga mendorong program dedieselisasi, yaitu mengganti pembangkit diesel dengan PLTS, serta memanfaatkan APBN dan Dana Alokasi Khusus untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Baca Juga : Pecahkan Rekor di Final Four Proliga 2025 Putri, Petrokimia Gresik Menang Telak Atas Jakarta Electric PLN
Tantangan: Mekanisme Pengadaan hingga Lahan
Meski ambisi besar telah dipasang, sejumlah tantangan masih menghantui proyek PLTS. Lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kendala utama ada pada mekanisme pengadaan energi terbarukan.
Menurut Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, Alvin Putra, mekanisme pengadaan EBT masih belum memiliki kerangka jelas. “Meskipun ada perbaikan regulasi, hambatan utama tetap pada sistem pengadaan di PLN,” ujarnya.
Baca Juga : Tak Ada Kejelasan Insentif, Pengurus Kopdes Merah Putih Desa Parit Baru Kubu Raya Mengundurkan Diri
Selain itu, masalah akuisisi lahan juga kerap jadi kendala. Alvin mencontohkan proyek PLTS di Bali bagian barat yang tertunda karena isu lahan. Ia menekankan pentingnya transparansi perencanaan, data, dan perizinan agar target PLTS nasional bisa tercapai tepat waktu. ***
