BERKABAR.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) guna memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.
Pertemuan dipimpin langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan dan diikuti TPID kabupaten/kota se-Kalbar di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Kamis, 5 Februari 2026.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat antarinstansi, khususnya di wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Data BPS, Laju Inflasi Tahunan Indonesia Tercatat 1,87 Persen di Bulan Juni 2025
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Pontianak pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,74 persen. Sementara inflasi bulanan (month to month) dan year to date masing-masing sebesar 0,07 persen. Capaian tersebut menjadikan Kota Pontianak sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Kalbar.
Meski demikian, Bahasan menegaskan kewaspadaan tetap diperlukan menjelang HBKN, yang berpotensi mendorong kenaikan harga pada kelompok komoditas tertentu, khususnya makanan, minuman, dan tembakau.
“Kami terus mengantisipasi potensi kenaikan harga. TPID Kota Pontianak memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” katanya.
Baca juga: Layanan Publik Digital Pontianak Hampir Sempurna, Indeks Capai 4,83
Ia menambahkan, Pemkot Pontianak telah menyiapkan langkah strategis melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Strategi 4K kami terapkan melalui pemantauan harga dan stok bahan pokok, operasi pasar, serta penyampaian informasi harga secara berkala kepada masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam arahannya menyebutkan inflasi Kalbar pada 2025 tercatat sebesar 1,85 persen dan mengalami tren kenaikan memasuki 2026, dipengaruhi naiknya harga komoditas pangan strategis serta faktor musiman menjelang hari besar keagamaan.
“Inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan, terutama pada komoditas cabai rawit dan bawang merah, serta faktor musiman. Karena itu, perlu solusi bersama agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi,” terangnya.
Baca juga: Kemendagri Dukung Optimalisasi PAD Kalbar Lewat Peran Strategis BPSDM
Ria Norsan meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat koordinasi, melakukan pendataan stok dan harga bahan pangan, serta mengambil langkah preventif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan data dan kebijakan yang akurat dari BPS dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Selain itu, Perum Bulog Kalbar diminta menyiapkan rencana penyerapan produksi padi seiring potensi peningkatan produksi gabah di Kalbar sebesar 25 persen dibandingkan Januari 2025.
Secara khusus, Gubernur menyoroti tingginya harga daging ayam dan beras di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, dan Melawi, serta meminta penguatan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah tersebut.
Melalui HLM TPID Provinsi Kalbar ini, diharapkan koordinasi pengendalian inflasi antar daerah semakin solid sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kalimantan Barat dapat terjaga sepanjang 2026.***
