BERKABAR.CO.ID – Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bank Indonesia, dan Satgas Pangan melaksanakan Penyerahan Simbolis Purchase Order (PO) Program KAPUAS KOMPAK kepada perwakilan ritel modern dan pasar tradisional di Pontianak.
Program KAPUAS KOMPAK (Keagenan Pengecer Upaya Stabilisasi Komoditas Pangan Krusial) merupakan inisiatif bersama untuk memotong rantai distribusi pangan sehingga harga beras premium dapat dijaga tetap stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Melalui program ini, BULOG berperan sebagai penghubung antara produsen dan pengecer dengan dukungan pemerintah daerah yang dapat memberikan subsidi biaya distribusi. Tujuannya adalah agar harga di tingkat konsumen tetap terjangkau, sementara pengecer tetap memperoleh keuntungan yang wajar.
Baca juga: Kalbar Siapkan Gudang dan Penggilingan Padi untuk Kendalikan Harga Jelang Nataru
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan dan keterjangkauan pangan melalui berbagai kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan jalur distribusi yang lebih singkat—dari produsen langsung ke pengecer—harga beras di pasaran diharapkan lebih terkendali.
Dalam pelaksanaannya, program ini menyalurkan beras premium kemasan 5 kg dari beberapa merek, antara lain Punokawan, Slyp Super, dan Befood Sentra Ramos, serta kemasan 50 kg dari merek Punokawan.
Melalui sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Satgas Pangan, KAPUAS KOMPAK diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta memperkuat daya beli masyarakat di Kalimantan Barat.
“Program ini bukan hanya menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan pangan berkualitas dapat dinikmati masyarakat secara merata,” ujar Rasiwan, Pemimpin Wilayah BULOG Kalimantan Barat.
Baca juga: Pemprov Kalbar Perkuat Langkah Kendalikan Inflasi Jelang Akhir Tahun
Rasiwan menambahkan, dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Program KAPUAS KOMPAK diharapkan menjadi model intervensi jangka pendek yang efektif dalam menjaga stabilitas pangan daerah, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sinergi lintas instansi di Kalimantan Barat. (Mdr).
