BERKABAR.CO.ID – Pemprov Kalimantan Barat menjalin kerja sama dengan empat mitra strategis untuk memperkuat pengelolaan hutan sosial. Penandatanganan ini dilakukan Senin 5 Mei 2025.
Kerjasama ini menggandeng empat mitra yaitu bersama Yayasan Sangga Bumi Lestari, Rainforest Alliance, PT Pribumi Indonesia, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap lahan sebagai solusi kemiskinan desa.
“Tingginya angka kemiskinan di wilayah perdesaan umumnya dipicu karena rendahnya akses masyarakat terhadap pemilikan dan penguasaan lahan,” ujarnya.
Ia menyebut, hingga 2024 terdapat 271 izin pengelolaan perhutanan sosial seluas sekitar 701.000 hektare di Kalbar.
Norsan juga menyoroti potensi ekonomi dari perdagangan karbon serta pendanaan perubahan iklim senilai sekitar Rp1 triliun, di mana 20 persen, dialokasikan untuk pengembangan hutan sosial.
“Lebih dari 20 persen pendanaan tersebut nantinya juga akan diharapkan untuk pengembangan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan di tingkat tapak,” katanya.
Ia mengimbau pemanfaatan produk hutan sosial dalam kegiatan pemerintahan, seperti kopi liberika, madu, dan gula semut.
“Optimalkan penggunaan produk-produk masyarakat, termasuk pada kegiatan rapat kantor,” ujarnya.
Gubernur berharap kerja sama ini memperkuat komitmen menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga terbangun komitmen yang kuat untuk masyarakat sejahtera, hutan lestari. Hutan ini kekayaan alam yang perlu kita kelola dengan baik, jangan sampai kita mewariskan kepada anak cucu kita hal-hal yang tidak bermanfaat nantinya,” tutup Ria Norsan. (NAD)
