BERKABAR.CO.ID – Penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia satu tahun di Kalimantan Barat menjadi sorotan serius Kementerian Kesehatan RI.
Data terakhir per November 2024 mencatat cakupan hanya sebesar 42,7 persen, jauh menurun dari 74,09 persen pada tahun sebelumnya.
Dari data tersebut, Direktur Imunisasi Direktorat Jenderal P2 Kemenkes RI, Dr. Prima Yosephine mengaku prihatin. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri Pencanangan Penguatan Program Imunisasi Berdampak Strategis di Kalimantan Barat di Hotel Dangau, Kubu Raya, Kamis, (12/6).
“Data ini sangat memprihatinkan. Ini bukan hanya soal penurunan angka, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita di Kalimantan Barat,” tegasnya.
Baca juga: Jangan Tidur Dalam Kondisi Emosi, Begini Dampak Bagi Kesehatannya
Menurutnya, imunisasi adalah langkah paling murah dan efektif dalam mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti campak, rubela, difteri, dan polio. Namun, cakupan yang terus menurun menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat dan kuatnya pengaruh informasi keliru.
“Padahal, imunisasi itu bukan sekadar anjuran, tapi hak dasar setiap anak. Kita sudah punya sejarah panjang keberhasilan imunisasi, termasuk saat menghadapi pandemi COVID-19. Kekebalan kelompok saat itu bisa dicapai karena imunisasi,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan di Kalimantan Barat cukup kompleks, mulai dari distribusi vaksin yang belum merata, kurangnya pemahaman orang tua, hingga hoaks yang menyebar luas di media sosial.
“Kita tidak bisa membiarkan hoaks merampas masa depan anak-anak. Polio, misalnya, bisa menyebabkan kelumpuhan seumur hidup, padahal itu sangat bisa dicegah hanya dengan imunisasi,”katanya.
Baca juga: Kesehatan Mata Sangat Penting Tunjang Produktivitas
Cakupan imunisasi anak sekolah juga belum memenuhi standar nasional. Pada tahun 2023, angka yang dicapai baru 89,45 persen, sedangkan target nasional adalah 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan lintas sektor, termasuk peran sekolah dan organisasi masyarakat, menjadi sangat penting.
Dr. Prima menekankan bahwa perbaikan cakupan imunisasi harus menjadi agenda bersama semua pihak.
“Kita butuh gerakan besar. Pemerintah, PKK, tokoh masyarakat, dan media harus bergerak bersama. Kita tidak boleh kehilangan satu generasi pun karena penyakit yang bisa dicegah,” ucapnya.
Baca juga: Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel dan Restoran
Peluncuran program Penguatan Imunisasi Berdampak Strategis (PD3I) di Kalbar diharapkan mampu menjadi momentum untuk membalikkan tren penurunan cakupan ini. Program ini mencakup strategi intensif seperti edukasi publik, peningkatan logistik vaksin, dan pemantauan ketat hingga tingkat desa.
“Kalbar punya peluang besar untuk membalikkan keadaan. Tapi butuh komitmen nyata. Imunisasi bukan pilihan, tapi keharusan untuk masa depan Indonesia yang sehat,” tutupnya.(Reh)
