BERKABAR.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah kembali jadi sorotan setelah kasus keracunan makanan menimpa sejumlah siswa di Kabupaten Bandung Barat.
Menyikapi insiden ini, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, turun langsung meninjau pelaksanaan program tersebut pada Kamis 25 September 2025.
Kasus keracunan terjadi di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu Dapur Cipari dan Dapur Neglasari, yang menjadi penyalur makanan ke sekolah-sekolah penerima program MBG.
Cucun menegaskan bahwa program visioner ini tidak boleh tercoreng hanya karena kelalaian teknis di lapangan.
Baca Juga : 16 Siswa SD di Ketapang Diduga Keracunan MBG, Yayasan Pastikan Evaluasi Usai Insiden
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pengawasan atau pelaksanaan teknis,” ujarnya saat meninjau dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor.
Politisi PKB itu menekankan bahwa Standard Operational Procedure (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) harus benar-benar diterapkan mulai dari penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
Cucun juga mendesak agar setiap dapur SPPG dilengkapi alat uji pangan dan wajib melakukan uji organoleptik (visual, penciuman, pencicipan) sebelum makanan disalurkan kepada siswa.
“Setiap makanan yang dibagikan harus melewati tahapan uji rasa dan keamanan, baik di dapur maupun titik distribusi akhir,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Cek Langsung Kesiapan Dapur MBG, 40 Ribu Siswa Sudah Terlayani
Lebih lanjut, DPR mendorong agar Program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) agar memiliki payung hukum yang jelas. Dengan demikian, koordinasi lintas kementerian bisa lebih optimal.
“BGN tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan juga Kementerian Keuangan. Penanganan seperti ini seharusnya jadi tanggung jawab nasional, bukan hanya daerah,” jelas Cucun.
DPR juga mengusulkan adanya forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan pengelola SPPG sebagai wadah pengawasan partisipatif. Forum ini diharapkan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memastikan kelayakan dan keamanan makanan bagi siswa.
Baca Juga : Sukseskan MBG, Kalbar Siapkan 586 Dapur Bergizi
Dalam kesempatan itu, Cucun mengapresiasi semua pihak yang cepat tanggap dalam menangani kejadian luar biasa (KLB) keracunan tersebut.
“Solidaritas dan kepedulian seperti inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” pungkasnya. ***
