BERKABAR.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menyebutkan, konflik agraria di Kalbar akibat adanya investasi perkebunan dan pertambangan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam forum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat di Aula Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 7 Mei 2025.
“Konflik agraria terbesar yang terjadi di Kalbar diantaranya akibat adanya investasi perkebunan maupun pertambangan,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, banyak Desa di Kalbar yang berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU). Padahal mereka menghuni Kawasan tersebut jauh lebih lama dari pada penetapan HGU.
Tak hanya itu, banyak juga desa-desa yang berada di kawasan Wisata dan Hutan Lindung.
Menurutnya, ini sangat menyulitkan dan menyengsarakan masyarakat.
“Inilah yang menyebabkan konflik, para Bupati dan Walikota sangat tau persis permasalahan ini,” ungkapnya.
Untuk itu, Ia memohon kepada Komisi II DPR RI agar dapat membantu pemerintah Kalbar bersama kabupaten kota dalam menyelesaikan masalah tersebut. ***
